Komisi II Terima Penjelasan Usulan Tambahan Anggaran Terkait Pemindahan ASN ke IKN

11-06-2024 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mensesneg, Menseskab, KSP dan BPIP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mensesneg, Menseskab, KSP dan BPIP, salah satu poin yang menjadi pembahasan ialah terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 dari Menseskab Pramono Anung sebesar Rp 164.310.895.000,-. Dalam rapat ini diketahui, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengirim atau memindahkan sebagian ASN ke IKN.


”Usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 164.310.895.000,-,” kata Syamsurizal saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).


Diketahui, realisasi Setkab pada APBN 2023 sebesar Rp 350.831.451.401 atau sebesar 98,38%, dari total anggaran Rp 356.605.412.000. Sementara itu, realisasi APBN 2024 per 31 Mei 2024, Setkab sudah berhasil menyerap sebesar 44,62% dari total anggaran 2024 sebesar Rp 424.390.095.000,-. Dan pagu indikatif RAPBN 2025 sebesar Rp 428.946.313.000,-.


Menseskab Pramono Anung menjelaskan terkait dengan adanya pemindahan ASN ini, tentunya akan ada perubahan pada anggaran. Untuk itu, pihaknya memohon persetujuan rapat untuk usulan anggaran tersebut disetujui. Terlebih Pramono menjelaskan, bahwa tugasnya yang dipegang oleh pihaknya tidaklah mudah.


”Karena pada tahun ini kita mulai juga mengirim atau ada perpindahan sebagian ASN kita ke IKN. Tentunya ada perubahan dan untuk itu kami memohon persetujuan ketua rapat juga para anggota yang kami hormati untuk disetujui. Karena tidak mungkin tidak ditambah karena ada yang di IKN, ada yang di Jakarta, pasti ada penambahan anggaran. Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 164.310.895.000,” pungkasnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...
Dibahas dalam UU Omnibus Law Politik, Komisi II: Putusan MK Babak Baru Demokrasi Konstitusi
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat...